Mamuju, nuansa.info – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengadakan rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja untuk mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Selain itu, rapat yang berlangsung pada 13–15 Januari 2025 di ruang rapat Komisi III DPRD Sulbar ini juga membahas persiapan rencana kerja OPD untuk tahun 2025.
Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Fredy Boy, didampingi Sekretaris Komisi Harun Lululangi dan sejumlah anggota lainnya, rapat ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Komisi III juga menekankan bahwa setiap program harus sesuai dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat di Sulawesi Barat.
“Melalui monitoring ini, kami ingin memastikan pelaksanaan APBD 2024 berjalan sesuai perencanaan, dan rencana kegiatan tahun 2025 benar-benar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah,” kata Fredy Boy dalam rapat tersebut.
Dari hasil evaluasi, Komisi III mencatat bahwa serapan anggaran OPD mitra kerja pada tahun 2024 sudah sesuai harapan. Namun, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru jauh dari target yang telah ditetapkan.
“Ini menjadi catatan penting bagi OPD. Kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan untuk mengejar target PAD. Kami melihat potensi besar pada OPD seperti Dinas ESDM, PU, dan Lingkungan Hidup sebagai penyumbang utama PAD, asalkan didukung dengan peralatan yang memadai dan inovasi yang lebih progresif,” jelas Fredy.
Rapat ini juga menjadi wadah untuk mendiskusikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tahun 2024. Hasil dari pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi landasan perbaikan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD di tahun-tahun mendatang.
“Kami berharap sinergi antara DPRD dan OPD dapat terus diperkuat, sehingga pembangunan di Sulawesi Barat lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Fredy.
Hasil rapat kerja ini menjadi salah satu langkah penting dalam memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan lebih transparan dan akuntabel. Komisi III akan terus memantau pelaksanaan program guna mencapai target pembangunan yang lebih baik di masa depan.
