Pasangkayu -Nuansainfo.com, DPRD Pasangkayu gelar Rapat dengar pendapat (RDP) terkait masalah penanganan covid -19 di ruangan aspirasi DPRD pasangkayu di pimpin langsung ketua DPRD pasangkayu Hj Alwiaty SH, di dampingi beberapa oleh anggota DPRD pasangkayu dan Tim gugus tugas percepatan pencegahan corona virus, Covid -19 kabupaten pasangkayu, provinsi sulawesi barat, (Sul-Bar) jum’at 17/04
Salah satu Anggota DPRD Pasangkayu H Saifuddin Andi Baso meneteskan air matanya ketika ada masyarakat yang datang dirumahnya meminta segenggam beras untuk keluarganya, H. Saifuddin Andi Baso bergerak hatinya langsung belikan beras oleh masyarakat yang selama ini tinggal berdiam diri di rumah untuk memutus rantai penularan covid -19 masyarakat tidak keluar untuk mencari nafkah karena ia ikuti imbauan pemerintah.
Beberapa anggota DPRD pasangkayu pada waktu mengelar rapat dengar pendapat (RDP) mempertanyakan anggaran 1,8 milyar persiapan untuk satu bulan yang 36.000 jiwa kenapa belum tersalurkan sembako kepada masyarakat yang berdiam diri dirumah, masyarakat di imbau kepada pihak pemerintah jangan keluar rumah untuk mehidari penularan viros corona, masyarakat di suruh berdiam diri dirumah apakah cukup dengan itu padahal ia butuh makan bersama keluarganya tersebut.
Lanjut anggota DPRD pasangkayu H. Saifuddin Andi Baso mempertanyakan anggaran di dinas kesehatan sudah berapa banyak anggaran yang sudah di cairkan, untuk digunakan sebagai insentif yang diberikan oleh tim gugus tugas yang bertugas di posko perbatasan karena sangat kasian kalau tidak di perhatikan masalah makannya karena banyak keluhan yang bertugas di posko perbatasan cuman ia tidak mengeluh sama atasannya takut ,”kata Saifuddin.
Lanjut dinkas pemkab pasangkayu Samhari menjelaskan di dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruangan aspirasi DPRD pasangkayu bahwa pencairan selamat ini baru Kuran lebih Rp 700 juta ,itu sudah kita gunakan untuk Tim gugus tugas yang bertugas di dua posko perbatasan, yaitu posko perbatasan Sarjo dan posko 2 perbatasan benggaulu,”terangnya.
Samhari juga menambahkan bahwa tugas dari dinas kesehatan dan puskesmas itu hanya memantau karena sudah ada Tim gugus tugas khusus untuk menjaga orang dalam pemantauan(ODP ),yaitu ada dari pihak kepolisian, babinsa, kepala desa setempat dan juga masyarakat di wilayahnya masing -masing itu yang mengawasi bukan dari dinas kesehatan atau petugas puskesmas karena dinas kesehatan hanya menyiapkan APD,”ucap dinkes ( Aso)
