MAJENE, NUANSAINFO.COM — Politik transaksional selalu menjadi momok di tiap perhelatan pesta demokrasi.
Komisioner Bawaslu Sulbar, Fitrinela Patonangi menilai, untuk melawan politik transaksional atau politik uang dibutuhkan peran seluruh elemen masyarakat.
Bawaslu sebagai lembaga pengawasan, tak dapat bekerja sendiri. Tapi perlu partisipasi aktif semua pihak untuk mengawal dan mewujudkan Pilkada serentak 2020 yang adil dan berintegritas.
Tak hanya laki-laki, partisipasi aktif perempuan juga sangat diperlukan.
Perempuan harus menjadi corong informasi pada kalangan masyarakat lain agar tidak mudah tergiur politik transaksional.
“Mari kita menjadi mata, telinga dan lidah masyarakat. Dengan begitu, indikasi politik transaksional perlahan bisa dikikis,” ujar Fitrinela Patonangi saat diskusi paradigma, peran gender perempuan dalam Pilkada 2020 di Cafe Zepani, Rabu sore (12/2/2020).
Komisioner Bawaslu Majene, Indrianah Mustafa pun beranggapan sama.
Menurutnya, perempuan memang semestinya terlibat aktif mengawasi dan mengawal Pilkada 2020 yang juga akan berlangsung di Majene.
Tak sekedar mengawasi, Indrianah juga mengajak perempuan untuk berani melapor. Jika ditemukan dugaan pelanggaran atau kecurangan, harus disampaikan pada Bawaslu.
“Keterlibatan perempuan secara aktif akan membangun nilai-nilai kontestasi yang bisa memberikan warna lebih jujur dan adil dalam Pilkada,” jelasnya.
Dalam forum diskusi yang sama, Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Sulbar, Retno Dwi Utami mengungkapkan, saat ini perempuan rentan jadi sasaran politik transaksional. Sebab perempuan dinilai mudah dipengaruhi.
“Tugas perempuan saat ini adalah untuk meminimalkan pengaruh buruk tersebut,” ujar Retno.
Menurutnya, perempuan mesti mengambil peran dalam pengambilan kebijakan. Untuk itu, perlu meningkatkan kualitas dan daya saing.
“Ayolah kita berjuang bersama-sama mewujudkan demokrasi yang bermartabat, jujur adil dan berintegritas,” pungkasnya. (Red)
