Mamuju, nuansa.info – Aliansi Pemerhati Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar audiensi dengan Gubernur Sulawesi Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat terkait dugaan keterlibatan kedua lembaga tersebut dalam melegitimasi proses pembangunan Dermaga Sandeq Nusantara.
Dugaan ini mencuat setelah Gubernur Sulbar dan sejumlah anggota DPRD hadir dalam acara soft opening Dermaga Nusantara.
Namun, dalam pertemuan tersebut, baik Gubernur Sulbar maupun Ketua DPRD, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, menegaskan bahwa kehadiran mereka hanya sebagai bentuk penghormatan atas undangan yang diterima, tanpa adanya intervensi atau tekanan terhadap lembaga maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait proses perizinan pembangunan dermaga tersebut.
Ketua Aliansi Pemerhati Sulbar, Muliadi, menyampaikan bahwa audiensi ini juga bertujuan untuk mendesak DPRD agar menjalankan fungsi pengawasan dengan optimal.
Hal ini dinilai penting mengingat sejumlah persoalan terkait perizinan, baik bagi investor maupun pelaku usaha, yang harus dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku.
Muliadi juga menyoroti kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkup Pemerintah Sulawesi Barat yang dinilai belum optimal dalam menyediakan dan mengelola informasi publik.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting untuk menghindari praktik nepotisme, khususnya dalam hal perizinan pembangunan dan pengembangan daerah.
“Kami berharap DPRD bisa lebih tegas dalam mengawasi setiap proses perizinan agar sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mendorong pemerintah untuk lebih transparan dalam menyediakan informasi publik,” ujar Muliadi. Senin, (17/2/2025).
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memastikan seluruh proses pembangunan di Sulawesi Barat berjalan sesuai ketentuan dan bebas dari intervensi yang tidak semestinya.
