MAMUJU, Nuansainfo.com- Anggota DPRD Sulawesi Barat, Yahuda Salempang menyoroti kinerja
OPD pemerintah provinsi Sulawesi Barat. Kata dia, rendahnya serapan
anggaran membuktikan buruknya kinerja eksekutif.
“Ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan masing-masing komisi di
DPRD. Kami fraksi Demokrat berkesimpulan Kinerja pemerintah provinsi
tidak maksimal,” cetus Yahuda saat ditemui di kantornya, Jumat (14/06).
Sebagian besar OPD, sambung Yahuda, masih menunjukkan trend realisasi di
bawah 50 Persen. Hal itu dianggap rawan, mengingat saat ini sudah
memasuki pertengahan tahun anggaran.
“Di Dinas PU misalnya, masih ada beberapa pekerjaan yang belum juga
dilelang. Dan sebagian OPD lainnya masih di bawah 40 Persen realisasi
anggarannya,” sambung politisi asal Mamasa yang ketua fraksi Demokrat
DPRD Sulawesi Barat itu.
Serapan anggaran yang masih kurang di atas memberi dampak buruk bagi
masyarakat. Kata Yahuda, rendahnya realisasi anggaran tersebut bukti
betapa pemerintah tak memiliki keberpihakan kepada masyarakat.
“Jelas masyarakat yang dirugikan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang harusnya
sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tapi karena belum
direalisasikan jelas merugikan masyarakat kita,” begitu kata Yahuda
Salempang.
Minimnya realisasi yang ditunjukkan oleh mesin birokrasi di Sulawesi
Barat juga dikeluhkan anggota DPRD Sulawesi Barat lainnya, H Sudirman.
Politisi Golkar itu menilai, aparat pemerintah provinsi hanya
mementingkan diri sendiri, bukan bekerja untuk kepentingan masyarakat.
“Yang lucu itu karena belanja langsungnya justru berjalan normal.
Misalnya untuk perjalan dinas, atau kebutuhan-kebutuhan internal
lainnya, itu justru berjalan normal. Sementara belanja untuk publik
sangat rendah,” keluh H Sudirman.
“Perlu dibenahi mindset OPD ini. Kalau belanja langsungnya normal,
sementara belanja publik tersendat, itu artinya mereka bekerja
mementingkan diri sendiri. Bukan bekerja untuk kepentingan rakyat,”
sambung dia.
Ia pun berharap, kondisi tersebut mendapat atensi khusus dari Gubernur
Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar. Kata H Sudirman, sudah waktunya bagi
Gubernur untuk mengevaluasi Kinerja para ‘pembantunya’ itu demi capaian
yang ideal.
“Ini perlu agar Pak Gubernur melihat dan turun mengontrol para
pasukannya itu. Kita berharap, jangan lagi terulang kejadian seperti
tahun lalu, ratusan miliar dikembalikan ke negara karena serapan
anggaran sangat rendah,” tutup H Sudirman, (*/Par)
Adventorial
