Mamuju, nuansa.info – Gelontoran dana Program Pendataan Dana Gempa Tahap II yang tidak Mempunyai asas Manfaat dan Syarat Politisasi di sisa beberapa hari Pemilihan Pilkada Mamuju dan Meminta DPRD Mamuju melakukan Evaluasi Program yang hanya menghabisi Anggaran dan diduga tidak mempunyai asas Manfaat hal ini di sampaikan Ketua Manakarra Aktivis Club (MAC) melalui WhatsApp 19/11/2024
Sopliadi juga menyampaikan Mamuju Sebagai Daerah yang mulai bangkit dari Keterpurukan dimana ada 2 kejadian melanda yaitu Covid 19 dan Gempa Mamuju yang berkekuatan 6.2 SR
“Ekonomi di masyarakat sangat memprihatikan terbukti data statistik pendapatan Masyarakat Mamuju Belum stabil tentunya butuh kebijakan dan intervensi dari Pemda Mamuju Dan Pemprov Sulbar. Tapi Secara Fakta kebijakan anggaran yang dilakukan Pemerintah Mamuju sama sekali tidak berpihak ke masyarakat terutama dalam aspek ekonomi anggaran 1.2 Milyar hanya melakukan pendataan tidak tepat
Ada beberapa hal yang di sampaikan sopli melihat situasi politik dan kondisi masyarakat Mamuju hingga saat ini antara lain :
1. seharusnya Pemda Mamuju hari malu dengan model kebijakan memperlambat pembangunan Seandainya anggaran ini dialokasikan untuk program membina Umkm atau membantu petani saya rasa dimamuju kita mampu membina Puluhan dan ratusan petani namun itu di abaikan sehingga kami anggap job angaran ini tidak berguna.
2. Untuk apalagi kita menggelontorkan anggaran assessment sebesar 2.1 Milyar sementara data itu sudah jelas dan diusul ke BNPB pusat dan data tersebut sidah final
3. akhir ini kita menghadapi moment politik sehingga Kita sama-sama harus mewaspadai Potensi kebijakan yang merusak demokrasi sehingga kita berharap pendataan ini didampingi Bawaslu dan TNI Polri
4. Meminta Kepada Pemda Mamuju Evaluasi Kepala BPBD MAMUJU
Sehingga kesimpulan saya menganggap BPBD Mamuju diduga punya mosi tertentu apalagi akhir-akhir ini kita sudah memasuki tahapan minggu tenang menghadapi kontestasi Pilkada Mamuju jadi pemda Mamuju membangun moralitas Publik bagaimana betul-betul mengelola kebijakan yang mempunyai asas manfaat tidak diramu tidak menimbulkan persepsi-presepsi lain di masyarakat.
By Adhie
