MAJENE, NUANSAINFO.COM — Ketua Komisi III DPRD Majene, Muh Safaat angkat bicara terkait wacana Wakil Ketua DPRD Majene Adi Ahsan berkantor di RSUD.
Adi Ahsan sebelumnya telah melayangkan surat pada bupati untuk difasilitasi ruangan kerja di RSUD Majene, sejak 27 Januari lalu.
Permintaan ruang kerja itu bertujuan mengoptimalkan fungsi pengawasan di bidang kesehatan. Apalagi beberapa waktu lalu, terjadi insiden pasien meninggal dunia di RSUD yang diduga akibat keterlambatan pelayanan.
Muh Safaat menilai wacana tersebut seolah mengisyaratkan tidak ada kepercayaan pada pemerintah.
“Saya cukup mendukung niatannya, tapi kalau saya, ya seolah kemudian kita ini tidak memberikan kepercayaan pada pemerintah kalau begitu,” ujar Safaat, Jumat (7/2/2020).
Menurut Politisi PPP ini, Adi Ahsan tak usah berkantor di RSUD. Sebab dikhawatirkan sebagian masyarakat beranggapan terlalu pencitraan.
“Kita tidak usah harus berkantorlah, saya takutnya sebagian masyarakat beranggapan bahwa ini juga terlalu pencitraan misalnya, itu disisi lain,” jelasnya.
“Di sisi lain masyarakat juga memberikan apresiasi sama pak wakil, tapi kalau berlebihan juga saya kira masyarakat beranggapan ini terlalu pencitraan,” sambungnya.
Kata Safaat, mestinya Direktur RSUD Majene diberikan waktu untuk memperbaiki pelayanan. Apalagi direktur yang menjabat saat ini terhitung baru.
“Kasihlah waktu pemerintah untuk memperbaiki diri, baik dalam konteks administrasi maupun dalam konteks praktik pelayanan. Kita pantau dari luarlah, kalau saran saya. Saya bukan berarti bahwa menghalangi pak wakil,” ucapnya.
Meski begitu, Safaat membenarkan jika RSUD saat ini harus berbenah. Apalagi terkait dukungan Sumber Daya Manusia (SDM).
Sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelayanan itu harus didukung potensi SDM.
Safaat setuju jika SDM honorer di RSUD Majene perlu ditinjau kembali. Seperti pernyataan Adi Ahsan, Safaat juga menilai tenaga honorer sangat banyak.
Saat ini jumlahnya hampir mencapai 600 orang. Tak beda jauh dengan RSUD yang ada di Kota Sumedang.
Kondisi ini kontras dengan jumlah penduduk dua wilayah tersebut. Majene hanya memiliki penduduk berkisar 171 ribu, sementara Sumedang mencapai 1,4 juta. Tapi jumlah tenaga sukarela di RSnya nyaris seimbang.
“Ini pekerjaan rumah bagi rumah sakit,” ujarnya.
Pria yang juga pernah menjadi Pengurus Dewan Pendidikan Majene ini menambahkan, jangan hanya sisi negatif dari pemerintah yang harus diangkat.
Tapi perlu pula diapresiasi segenap prestasi yang telah ditorehkan. Seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan, penghargaan dari INews TV hingga tanggap cepat saat terjadi bencana.
“Jangan hanya negatifnya saja, tapi positifnya harus diangkat jugalah,” pungkasnya. (Red)
