Mamuju, nuansa info- Aliansi masyarakat desa Sampaga mempertanyakan proses perizinan masuknya tambang di desa sampaga yang tidak melakukan proses sosialisasi terhadap warga desa sampaga, dimana dokumen persetujuan masyarakat yang ditanda tangani oleh kepala desa dan warga saat ini merupakan pemalsuan dokumen dengan menyabotase tanda tangan warga yang setuju dengan adanya tambang pasir di desa sampaga. Hal ini di sampaikan Andi Haeruddin koordinator lapangan Mamuju, 4/9/2024
Respon warga yang menolak adanya tambang telah melakukan pendataan dengan menandatangani surat penolakan terhadap tambang pasir.
90 persen warga menolak tambang dengan melakukan pendaftaran Penolakan perusahaan tambang yang terjadi di desa Sampaga tidak menjadi perhatian khusus pemerintah desa.
” Kami sudah konfirmasi ke kepala desa tapi dia tidak beri perhatian khusus malah ora urus terhadap persoalan ini dan kami menduga pemerintah desa dan pihak perusahaan bekerjasama”.
Reski juga menambahkan jika masyarakat di beri uang dan di ancap jika tidak melakukan tanda tangan persetujuan masyarakat
” Kami tidak tau persisnya apa yang disampaikan ke masyarakat pak, masyarakat hanya di beri uang 50.000, lalu diminta i tanda tangan katanya dari perusahaan dan tidak perna melakukan sosialisasi ke masyarakat” ucap Reski aktivis FPPI Mamuju
Lanjut” bahkan masyarakat akan diusir dari rumah nelayan jika tidak melakukan penandatangan kesepakatan”
Dilain sisi DLHK, menyampaikan uji kelayakan pasti ada persetujuan dari pemerintah desa
“Dalam uji kelayakan pemerintah desa di hadirkan, jadi pemrakarsa dan pemerintah desa yang punya wewenang soal izin uji coba, kalau beroperasi berarti pemerintah desa sepakat dan beberapa izin tambang yang sudah adalah persetujuan lingkungan dan itu sah ” tutupnya.
Hingga berita ini terbit pewarta nuansa.info mencoba menghubungi kepala desa tapi tidak aktif terhadap dugaan aliansi masyarakat Sampga.
By Adhie
