MAMUJU,MUTIARAINFO.COM- Pemerintah daerah Kabupaten Mamuju saat ini tengah diperhadapkan pada dua pilihan yang sulit, Pasalnya disatu sisi pemerintah daerah telah diminta untuk segera menyiapkan rekrutmen PPPK tahap 1, berikut pula anggaran (gaji dan tunjangan terhadap peserta yang lulus seleksi, serta biaya pelaksanaan seleksi) sesuai dengan mekanisme pengaturan penganggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana surat yang diterima dari Menteri PANRB.
disisi lain kondisi anggaran daerah yang tidak memungkinkan untuk membiayai hal tersebut, terlebih lagi saat ini proses penggaran tahun 2019 telah memasuki tahapan pelaksanaan sehingga tidak memungkinkan melakukan perubahan atas APBD yang telah di finalkan.
Sebenarnya kita sangat ingin melakukan rekrutmen PPPK supaya kesejahtraan dapat lebih meningkat, namun kita juga harus realistis bahwa APBD kita tidak akan Mampu, dan ini juga sudah banyak disampaikan oleh perwakilan sejumlah daerah pada Rapat Koordinasi di batam beberapa waktu lalu.
hampir semuanya tidak menyanggupi sekiranya pembiayaan PPPK harus dibebankan pada Anggaran Daerah yang memang telah sangat terbatas, olehnya kita berharap ini bisa dibiayai APBN, jelas Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju H.Suaib saat di konfirmasi awak media di ruang kerjanya (rabu,6 februari 2019)
(Andy)
Adventorial
