Mamuju– Dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024, serta membahas rencana kegiatan OPD untuk tahun anggaran 2025, Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat bersama sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar menggelar rapat kerja (Raker), di ruang Komisi III DPRD Sulbar, Kamis 16 Januari 2025.
Raker tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III, Fredy Boy didampingi sekretaris Komisi Harun lululangi dan beberapa Anggota komisi III lainnya, dan turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari OPD yang menjadi mitra kerja.
Pada raker itu, Fredy Boy menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, serta perlunya penyesuaian program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.
Menurutnya, evaluasi dan monitoring ini merupakan bagian dari upaya memastikan penggunaan APBD berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa alokasi anggaran yang telah disepakati untuk tahun 2024 benar-benar dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal, dan program-program yang direncanakan untuk tahun 2025 dapat menjawab kebutuhan pembangunan di daerah,” katanya
Raker ini juga, lanjut Fredy Boy, menjadi forum diskusi antara DPRD dan OPD dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tahun 2024 serta mencari solusi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program di tahun berikutnya.
“Hal hal yg menjadi catatan antara lain, dari semua OPD mitra komisi komisi 3 untuk serapan anggaran semuanya sudah sesuai harapan. Akan tetapi terkait PAD juga sebaliknya hampir semua OPD tidak sesuai target bahkan sangat jauh dari target”,
“Adapun Saran untuk OPD perlu kreatifitas dan inovasi guna mengejar target PAD yang sudah ditetapkan bersama, catatan khusus untuk Dinas ESDM, PU, Lingkungan Hidup adalah OPD yg berpotensi penyumbang PAD jika ditunjang oleh peralatan yg cukup serta inovasi yang dilakukan dinas terkait,” paparnya
Dirinya pun berharap, raker ini dapat menjadi acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan APBD pada tahun-tahun berikutnya, serta memperkuat sinergitas antara legislatif dan eksekutif untuk pembangunan Provinsi Sulawesi Barat.
