MAJENE, NUANSAINFO.COM — Hingga kini Dana Bagi Hasil (DBH) dan Participating Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas blok Sebuku di kawasan Kepulauan Lerek-lerekan belum juga kucur.
Sebelumnya sempat terjadi polemik antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene terkait jumlah DBH dan PI tersebut.
Namun telah disepakati untuk kembali ke diktum notulensi pertemuan Wapres, Kementerian ESDM, Kemendagri, Pemprov Sulbar dan Kalsel 2015 silam.
Bahwa PI dan DBH akan dibagi 50-50 antara Pemprov Sulbar dan Kalsel. Begitupun pembagian antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene juga merujuk ke nilai 50-50.
Perkembangan berikutnya, Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene diminta membentuk perusahaan daerah (Perusda) yang akan mengelola PI dan DBH.
Pemprov Sulbar telah membentuk Perusda PT Sulbar Energi Malqbi. Sementara Pemkab Majene batal membentuk Perusda.
Pembentukan Perusda sebagai syarat untuk menerima sekaligus mengelola PI dan DBH dari kontraktor pengelolaan migas Blok Sebuku, Mubadala Petroleum.
Janjinya, proses realisasi dana tersebut akan bergulir April hingga Mei 2020.
Hal ini juga menjadi pembahasan khusus Sudarman AR bersama Wakil Bupati Kota Baru, Burhanuddin. Keduanya bertemu makan siang di Sarinah Jakarta, Selasa (10/3/2020).
Hasil pertemuan itu, Sudarman AR mengaku telah mengetahui titik persoalan dalam proses penyaluran DBH dan PI Blok Sebuku.
Sudarman AR kini siap turun tangan membantu jika proses penyalurannya terhambat. Itu akan menjadi salah satu hal prioritas yang akan dituntaskan apabila terpilih Wakil Bupati Majene nanti.
Sosok bakal calon Wakil Bupati Majene ini memiliki kans besar untuk memperlancar proses tersebut. Sebab Sudarman AR memiliki jaringan kuat dengan sejumlah menteri dalam Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Saya akan menggunakan jaringan nasional saya untuk berkoordinasi ke kementerian yang terkait untuk memaksimalkan perjuangan kawan-kawan sebelumnya. Sehingga pembagian itu segera terealisasi,” pungkasnya. (Red)
