Mamuju, nuansa.info – Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Melakukan kunjungan ke kantor Asosiasi Daerah Penghasilan Migas (ADPMET) BSCD di Jakarta, Jumat (26/4/2024).
Menurut Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulbar, Muh. Hatta Kainang, terkait kunjungan tersebut diharapkan kolaborasi Pj Gubernur sulbar dan Bupati Mamuju untuk mendapatkan hak daerah.
“Kegiatan Hulu migas diselat Makassar, sudah banyak WK migas di selat Makassar namun daerah kita tidak maksimal mendapatkan hak-hak masyarakat,” ujar Muh. Hatta Kainang di Jakarta, Rabu (24/4/2024) lalu.
Dalam hal ini, itu DBH migas dan DBH PBB migas yang menjadi hak daerah, sebab bukti fisik dan dokumen sangat mendukung hal itu mulai dokumen Perda wilayah, kep mentri kelautan dan perikanan, adanya patok, adanya pipa gas di bawah laut yang secara kasat mata terlihat dan akurasinya melalui pembuktian dengan kerja-kerja provinsi dan kabupaten.
“Inilah momentum kita untuk menaikkan kapasitas fiskal daerah dalam menjaga stabilitas Ekonomi makro , sangat ruginya kita wilayah kita terdapat SDA migas namun kita tidak nikmati cukuplah lerekang yang awalnya milik kita penuh kini hanya berbagi PI migas dengan Kalsel,” tutur Politisi dari partai Nasdem itu.
DBH pun tak ada tim gabungan Pemprov Sulbar dan Pemkab mamuju untuk melakukan aksi nyata.
“Bagi kami ini, serius demi masa depan Sulbar sehingga dari hasil tersebut dapat menjadi program pembangunan di Sulbar , tindakan ini juga bagian dari memperkukuh pulau terdepan sulbar sebagai sisi depan IKN sehingga efek IKN akan terasa di provinsi Sulbar,” pungkasnya.
