Mamuju, nuansa.info Menanggapi sikap yang di ambil Dinas pendidikan dan kebudayaan bersama dengan Kepala dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi barat, GMKI Cabang Mamuju ikut memberikan tanggapan terkait isu tersebut, hal ini di sampaikan oleh ketua bidang AKSI dan pelayanan (Akspel) GMKI Mamuju Noberti Rantelinggi.
Nober berpendapat bahwa seharusnya persoalan ini di selesaikan antar kedua lembaga tersebut tanpa melibatkan aparat penegak hukum,
“DKP dan DISDIKBUT harusnya berinisiatif untuk itu terlebih dahulu, dan membuka ruang dialog kepada terlapor untuk memberikan transparansi terkait kinerja nya selama ini yang seharusnya informasi kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat di butuhkan keterbukaan di setiap dinas dan instansi tertentu terkait data yang harusnya di ketahui oleh masyarakat”
Dilain sisi Yulianus Tamo’ Ketua cabang GMKI Menyampaikan “Sangat disayangkan sikap tindakan yang dilakukan kepala DKP dan DISDIKBUT, di mana kami rasa hal itu menunjukkan sikap anti kritik terhadap mahasiswa dan masyarakat tentunya, ini sebuah kekeliruan yang harus dituntaskan di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat ”
Sebagai pejabat publik tentu harus nya menerima, merespon tuntutan mahasiswa sebagai jawaban, bukan malah menekan bahkan terlihat seperti mengancam dengan cara melaporkan, dengan alasan pencemaran nama baik, kami rasa itu keliru.
By Adhie
