Mamuju, nuansa.info – DPRD Provinsi Sulawesi Barat
menerima kunjungan dari Komisi IV DPRD Polewali Mandar (Polman) dalam
rangka membahas permasalahan terkait pendataan dalam pemberian bantuan
sosial. Pertemuan ini diinisiasi untuk mencari solusi bersama guna
meningkatkan efisien dalam distribusi bantuan kepada masyarakat yang
membutuhkan.
Pada pertemuan tersebut Anggota Komisi IV DPRD Polman, Dwiki,
menyampaikan maksud dan tujuan melakukan kunjungan kerja ini. “Kami
hadir disini untuk mencari solusi bersama terkait masalah Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berada di Kabupaten Polman”
Lanjut beliau, “masih banyak data di Kabupaten Polman yang
bertahun-tahun belum ada perubahan, olehnya kami meminta kepada DPRD
Provinsi untuk bagaimana mencari solusi agar adanya data penerima yang
akurat bagi penerima bantuan. Pada intinya bantuan sosial untuk
mensejahterakan masyarakat tetapi jika data tidak berubah 5 atau 10
tahun terakhir berarti ada permasalahan.” Ucap Dwiki.
Mendengar penyampaian tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Sulbar Dr. H.
Marigun Rasyid menyampaikan bahwa pendataan memang harus tepat sasaran.
“Terkait pendataan terhadap penerimaan bantuan memang harus tepat
sasaran, olehnya dibutuhkan pendataan yang objektif jika perlu kita
berkolaborasi dengan Perguruan tinggi atau lembaga independen untuk
melakukan pendataan yang presisi” ucap Marigun.
Kedua belah pihak sepakat untuk saling berkoordinasi dalam mendapatkan
data yang akurat dan terkini terkait penerima manfaat bantuan sosial.
Langkah-langkah konkrit akan diambil salah satunya dengan adanya Perda
atau Peraturan Gubernur/Bupati untuk memastikan transparansi dan
keadilan dalam penyaluran bantuan kepada warga yang membutuhkan.
Rapat yang dilaksanakan di ruang Komisi IV DPRD Sulbar yang dipimpin
Ketua Komisi, Dr. H. Marigun Rasyid didampingi Sekretaris Komisi H.
Abidin, hadir Kasubag Analisis (penyetaraan) Abdul Rauf serta beberapa
Staf Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat. (Ars) #Humas_DprdSulbar
