Mamuju, nuansa.info – Kepala Bagian Persidangan, Dr. Musra Awaluddin, bersama staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat, menerima unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Gentungan Raya di depan kantor DPRD. Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penolakan terhadap aktivitas tambang pasir yang beroperasi di wilayah mereka, khususnya di Peuweang. Rabu, 26 Februari 2025
Masyarakat Gentungan Raya menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan yang dianggap merusak ekosistem dan mengancam kehidupan sosial mereka. Dalam aksi tersebut, mereka meminta agar izin tambang yang ada segera dicabut dan agar operasional tambang dihentikan sementara.
Pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), serta Inspektorat. Diskusi berlangsung dengan penuh perhatian terhadap tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan Aliansi Masyarakat Gentungan Raya.
Mewakili Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Kabag Persidangan, Dr. Musra Awaluddin, menyambut baik kedatangan massa aksi dan menegaskan komitmen DPRD untuk mendengarkan serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. “Kami menerima dengan baik aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Gentungan Raya. Segala hal yang berkaitan dengan dampak lingkungan dan sosial harus diperhatikan dengan seksama,” ujar Musra Awaluddin.
Sebagai langkah awal, disepakati bahwa kegiatan operasional tambang pasir di Peuweang akan dihentikan sementara. Selain itu, Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan pihak-pihak terkait dijadwalkan pada hari Selasa, 3 Maret 2025. Semua pihak yang terlibat, termasuk perwakilan masyarakat, diharapkan hadir untuk membahas lebih lanjut mengenai solusi terbaik bagi semua pihak.
Aksi unjuk rasa ini menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial di wilayah mereka, sekaligus menunjukkan bahwa dialog antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang adil dan bertanggung jawab.
