Mamuju, nuansainfo.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, merespon hasil dialog publik tentang percepatan penurunan angka kemiskinan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar, belum lama ini.
“Diskusi yang digelar Bappeda sangat menarik. Saya rasa, hasilnya bisa jadi acuan untuk menyusun program yang sasarannya adalah penurunan angka kemiskinan di Sulbar,” kata Anggota komisi 4 DPRD Sulbar, Arman Salimin.
Dia pmenegaskan, bahwa melalui hasil diskusi publik yang diselenggarakan Bappeda Sulbar menjadi catatan serius untuk dikawal dan diperhatikan.
“Tentu menjadi kesempatan untuk mendengarkan dan menyerap hal-hal prioritas yang dapat dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah kedepannya,” katanya.
Menurutnya, program yang ditelurkan memang seharusnya sesuai dengan proyeksi anggaran setiap tahunnya, bersifat rasional dan lebih prioritas, termasuk melalui hasil diskusi yanh digelar Bappeda Sulbar.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku, DPRD Sulbar dapat mengakomodir program dari hasil diskusi tersebut, juga sekaligus tetap berupaya untuk mengagregasi dan menyerap usulan masyarakat melalui reses yang dilakukan di lapangan secara langsung.
“Olehnya, kita meminta juga agar para OPD dapat melakukan perencanaan yang terencana secara konsisten,” ucapnya.
Ia berharap, agar tak ada lagi program kopi paste setiap tahunnya, dan cantolan program yang hanya berasal dari pusat.
“Mestinya, program skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan sasaran dan target dalam rangka menuntaskan angka kemiskinan ini. Bukan program hasil kopi paste,” kuncinya.
Sekadar diketahui, beberapa waktu lalu Bappeda Sulbar menggelar diskusi publik tentang percepatan penurunan angka kemiskinan daerah. Hadir sebagai narasumber masing-masing; Sekprov Sulbar, Kepala BPS Sulbar dan Akademisi dari Unsulbar.
