Mamuju, Nuansa.info – Anggota DPRD Kabupaten Mamuju diduga melakukan intervensi pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dugaan ini muncul setelah beredar percakapan grub WhatsApp forum PJ Bebanga yang tersebar di beberapa akun Media Sosial.
Dalam percakapan tersebut Ramliati yang juga anggota DPRD kabupaten Mamuju menyampaikan dalam grub tersebut
Tabe Pak terkait PPPK tesnya akan dilaksanakan di bulan Desember tahun ini artinya ibu Bupati sudah kembali melaksanakan tugasnya sebagai bupati Mamuju sampai masa jabatan beliau habis
Jadi tolong ingatkan mereka yang ikut mengadu nasib pertimbangkan kelulusan tergantung seberapa besar perjuangan di Pilkada ini.
Mendukung lawan tidak usah berharap
Saat ini kami sudah mengantongi nama-nama semoga mereka masih bisa beralih dan yang tetap di kubu kita minta sebagai pejuang bukan hanya sekedar pendukung karena itu yang menjadi pertimbangan
Tolong disampaikan Pak
Lalu di jawab sejatina
Siap Bu dewan
Hingga berita ini terbit pewarta nuansa.info tidak dapat terhubung dengan Ramlianti melalui WhatsApp
Aktivitas Sulawesi Barat Abdillah menyampaikan Keterlibatan ASN dan P3K dalam politik praktis juga membawa dampak buruk terhadap kualitas demokrasi itu sendiri.
“Ketika ASN dan P3K dipolitisasi, mereka bisa dijadikan mesin pemenangan oleh calon bupati, baik dengan cara menggerakkan suara secara langsung maupun dengan memberikan fasilitas administratif yang menguntungkan. Ini jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam demokrasi.”
Lanjut” politisasi ASN dan P3K tidak hanya merugikan birokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses demokrasi” ucap Abdilah
Aco Riswan Pemerhati Demokrasi Sulawesi Barat berharap semoga temuan masyarakat terhadap pelanggaran pilkada yang dilakukan salah satu anggota DPRD Mamuju ini bisa di proses cepat karena berbahaya bagi pilkada serentak khususnya di kabupaten Mamuju
” Semoga ini bisa jadi bukti kuat dan di Proses cepat Agar masyarakat Mamuju masih memiliki kepercayaan terhadap pemilihan Bupati Mamuju, dan tidak menjadi rangkaian bom waktu bagi penyelenggara pemilu dan Bawaslu Kabupaten Mamuju karena tidak percaya terhadap Proses pilkada yang tidak lama lagi berlangsung ” tutupnya
By Adhie
