Mamuju, nuansa info – Alasan Covid-19 dan gempa bumi yang menjadi hambatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamuju
Hal itu disampaikan Calon Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi saat melaksanakan kampanye terbatas di Lingkungan Kasiwa Tengah, Kelurahan Binanga, Mamuju, jumaat 11 Oktober 2023.
“Kita tidak menyangka akan terkena bencana. Sehingga di masa pemerintahan saya, yang mestinya kita membangun, terkendala karena gempa bumi,” ujar Sutinah,dikutip mediatha.com
Menurut Sutinah Dampak dari gempa tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mamuju menurun drastis, dari awalnya 100 miliar rupiah menjadi hanya 35 miliar rupiah. Namun, Sutinah mengatakan bahwa ia tetap fokus membenahi sektor pendidikan dan kesehatan meskipun anggaran terbatas.
Dengan kerja keras, Sutinah mengklaim telah berhasil memulihkan perekonomian daerah.
“Alhamdulillah, sekarang PAD kita sudah kembali normal di angka 105 miliar rupiah,” ujarnya, disambut tepuk tangan dari para peserta kampanye.
Sutinah berjanji, jika terpilih kembali sebagai Bupati Mamuju, ia akan melanjutkan program-program yang sempat tertunda karena bencana.
“Kita akan lanjutkan program yang terkendala sebelumnya, demi membangun Mamuju yang lebih baik,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Tim Kerja Pasangan ADAMI, Santa menilai statemen Sutinah terlalu apologi dan diplomatis untuk tidak menyebut meninggalkan tanda tanya besar
Alasan Covid dan Gempa bumi
Yang membuat ketidakberdayaan Pemkab Mamuju untuk memperbaiki infrastruktur jalan, itu adalah sesuatu sangat keliru
“Semua warga Mamuju Tahu, terutama kalangan Aktivis dan Pegiat Demokrasi di Mamuju, bahwa kepemimpinan Sutinah Suhardi saat dilanda Covid dan Gempa bumi. tetapi sadar tidak bahwa di tahun 2022 lalu justru membuang anggaran secara cuma-cuma dengan nilai yang cukup fantastis hanya untuk getol membangun kantor Balai kota,” kata Santa
Lanjut kata Santa, jumlah anggaran pembangunan Kantor Balai kota bersumber APBD Mamuju tahun 2022 sebesar Rp 48 Milyar
Yang kita tahu, nyaris tiap saat warning dari kelompok masyarakat sipil aktif menyuarakan penolakan soal kebijakan tersebut.
Faktanya, Bupati lebih memilih Alokasikan Anggaran sebesar itu untuk bangunan Kantor Pemerintahan ketimbang Membangun anggaran 48 M itu ke Setiap Wilayah yang sangat membutuhkan Perbaikan Infrastruktur Jalan, terutama (wilayah Tapalang Barat, Tapalang, Kalumpang, Bonehau, dan Sebagian di Wilayah Kota Mamuju)
Selain membangun Kantor Balai kota, Bupati Mamuju waktu itu menganggarkan kurang lebih satu Milyar biaya pembuatan kartu Mamuju Keren (KMK) yang nyaris tak terlihat faedahnya sama sekali.
” Pemkab Mamuju dibawah kepemimpinan Sutinah dalam Rancangan KUA-PPS APBD Mamuju tahun anggaran 2025 Alokasi Belanja Modal Jalan hanya kurang Lebih 2 Milyar. yang kita tahu Anggaran Balai Kota 48 M ,kok bangun Jalan, perbaiki Jalan Rakyat untuk penunjang Aktivitas ekonominya tidak bisa. Ada apa?,
Jangan-jangan Ibu Bupati Tidak Serius Mau Mengurus Kondisi Warga Mamuju secara sungguh-sungguh?,” sebut Santa
Lebih lanjut kata Santa, Kita mengingatkan agar siapapun nantinya yang mendapat mandat Rakyat Mamuju agar serius memperbaiki sarana Infrastruktur jalan dan Jembatan di pelosok Desa, sebab jantung ekonomi dan kelancaran perekonomian di Desa dan dikota adalah Koneksitas Akses Infrastruktur Jalan dan Jembatan
