Mamuju, nuansa.info – Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra meminta kepada DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk menghentikan sementara pembahasan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat karna di nilai tidak melibatkan semua elemen seperti pemuda dalam pembahasannya.
Hal ini disampaikan oleh Ahyar Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra yang juga Toko Pemuda Tapalang Barang, Senin 11/3.
Kami menduga dalam pembahasan Ranperda tentang RTRW yang kini berlangsung di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPR ) Sulawesi Barat hanya berpihak kepada korporat asing yang ada di Sulawesi Barat.
” Kita bisa lihat dalam pembahasan tersebut, ada beberapa perubahan atau revisi yang tadinya zona perikanan tangkap kini di ubah menjadi zona industri sehingga korporat bisa membangun terminal khusus untuk pelaku usaha tambang yang hanya menguntungkan korporasi asing”.
Ahyar juga menambahkan sebagai warga pribumi juga menolak adanya terminal khusus di Tapalang Barat sebab akan menjadi gangguan bagi nelayan masyarakat lokal.
“Jika terminal khusus ada, kapal-kapal perusahaan akan tidak terbendung, laut juga bisa jadi tercemar dengan adanya kapal tersebut yang akan di manfaatkan oleh PT Aneka Bara Lestari dan PT. Tambang Batuan Andesit olehnya itu kami menolak keras adanya terminal khusus masuk dalam wilayah kami”.
Kami yakin Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat paham kalau Wilayah kami tidak cocok untuk perusahaan tambang, Masyarakat kecamatan Tapalang Barat kehidupan sehari-harinya adalah Petani dan Nelayan olehnya itu kami meminta dengan hormat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk tidak memberi izin perusahaan untuk masuk dalam waliyah kami.
Ahyar juga menegaskan Jika hal tersebut tidak di akomodir maka kami sebagai warga pribumi akan menolak dengan cara kami sendiri, tutupnya
By Adhie
