Mamuju, 8enam.com.-Data yang belum akurat, serta kurangnya aksi nyata menjadi persoalan penanganan Stunting di Sulbar.
Untuk itu, sebagaimana arahan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin saat Rapat Koordinasi di Sulbar beberapa waktu lalu, maka penting agar terbangun kolaborasi seluruh pihak dan data yang tepat sasaran.
Atas arahan tersebut PJ Gubernur, Sulbar Akmal Malik mendorong agar penanganan Stunting di Sulbar berbasis Data Desa Presisi (DDP).
“Dengan memakai data presisi, kita akan fokus di desa yang dampak kemiskinan ekstrem dan ibu- ibu hamil, kita lakukan dulu identifikasi. Kita fokus di desa-desa yang real soal stunting dan kemiskinan ekstrem, “ucap Akmal Malik saat memberi Pengarahan Kepada Pejabat Lingkup Pemprov Sulbar terkait Penanganan Stunting, secara virtual, Senin (27/2/2023).
Sebagai bentuk aksi nyata penanganan Stunting, Akmal Malik menerapkan program ‘Keluarga Asuh’ dalam hal ini setiap pejabat OPD lingkup Pemprov Sulbar, mendampingi keluarga berisiko Stunting.
“Saya ingin mengajak para Eselon II dan eselon III soal anak asuh, karena ini tanggungjawab kita secara personal, karena issue stunting adalah issue bersama. Saya pribadi akan memulai keluarga asuh untuk 10 orang keluarga berisiko stunting,” ujarnya. (suaib)
Advetorial
