Mamuju nuansa.info – Beredar foto grub Tim Pemenangan yang di isi oleh beberapa ASN dan Pemerintah Kecamatan untuk memenangkan salah satu pasangan Calon Pilkada Serentak 2024 menuai sorotan beberapa aktivis Sulawesi Barat.
Riswan menyampaikan Alasan di balik larangan ASN berpolitik adalah untuk menjaga netralitas dan independensi ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai pelayan masyarakat.
“Aturan larangan ASN berpolitik diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal 3 ayat (1) dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa ASN dilarang untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis. Kegiatan politik praktis sendiri didefinisikan sebagai kegiatan yang bersifat kampanye, dukungan, atau partisipasi dalam kegiatan politik yang dapat mempengaruhi netralitas dan independensi ASN.” Ucap Aktivis HMI.
Aco Riswan juga menyampaikan grup WhatsApp yang beredar di media sosial di isi perintah kecamatan membahas soal struktur tim TPS atas Nama Tim Garuda , harusnya Bawaslu Mamuju harus Bertindak secepatnya.
“Pola ini sudah mengarah pada penggunaaan struktur birokrasi untuk memenangkan salah satu calon sudah mengarah pada pola TSM ( terstruktur, sistematis dan masif) kata kata tim garuda , pj TPS tidak dikenal dalam birokrasi pemerintah , bawaslu harus bertindak kalau perlu dengan bantuan gakumdu bisa melakukan penyedotan data atau kloning HP para camat,
Lanjut “Tindakan ini sangat mencederai demokrasi, Menjadikan aparat birokrasi menjadi tim sukses ,Bawaslu mamuju atau Bawaslu sulbar harus bertindak kalau ini didiamkan bisa jadi akar konflik antar Tim Pemenangan Calon Pilkada serentak dan meminta Bawaslu Mamuju dan Sulbar untuk tidak menunggu laporan dan kita bisa bersama-sama menjaga pemilu ini dengan damai tidak bercerai berai.
Hingga saat ini pewarta nuansa.info belum bisa tersambung ke Bawaslu Mamuju dan Bawaslu Sulbar untuk mendapatkan penjelasan soal beredarnya foto Tersebut.
By. Adhie
