Mamuju, nuansa.info – Pemerintah Provinsi Sulbar bakal membentuk Dinas Peternakan.
Hal tersebut merupakan prioritas Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin sejak awal menjalankan tugas di Sulbar.
Untuk diketahui, saat ini Bidang Peternakan dan Bidang Hortikultura berdiri sebagai bidang pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP).
Bahtiar Baharuddin mengatakan, keberadaan Dinas Peternakan diyakini dapat mempercepat peningkatan kesejahteran masyarakat.
“Beberapa lokasi peternakan misal ternak kambing di Polman sangat berkembang. Namun peternakan ayam belum berkembang sehingga masih tergantung ternak ayam dari Sidrap. Begitu juga ternak Sapi, Itik dan bebek,” kata Bahtiar, Minggu 28 Juli 2024.
Menurutnya, kontur lahan yang berbukit dan gunung di Sulbar cocok ternak Kambing dan sumber makanan melimpah karena lahan subur.
Begitu juga dengan ternak Ayam Petelur bagus untuk dikembangkan karena telur termasuk komoditi yang mempengaruhi inflasi.
Sehingga, Bahtiar mengajak masyarakat agar bergerak ke usaha peternakan, soal modal, Pemprov saat ini telah mendorong alokasi KUR melalui bank himbara (BRI, Mandiri, BNI, BSI, dan BPD Sulselbar )agar membiayai budidaya ternak masyarakat Sulbar.
Ia menuturkan, Hingga saat ini masih terdapat dana KUR 2 triliun belum disalurkan.
“Saya minta tiap minggu ini tim percepatan akses keuangan daerah Sulbar evaluasi progres KUR. Karena KUR inilah salah satunya peluang terbaik untuk mendorong ekonomi kerakyatan Sulbar. Saya sudah minta disalurkan segera”,
“Dan saya sudah minta tambahan KUR 5 triliun kepada Menko Perekonomian. Mohon seluru rekan dinas terkait, camat, lurah dan kades dampingi masyarakat akses KUR bersama TAPKD provinsi dan TPAKD kabupaten,” tuturnya
Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Sulbar, Syahrir Hamdani merespon positif pembentukan Dinas Peternakan ini.
Dirinya mengungkapkan, hal itu sebagai bentuk perhatian Pj Gubernur untuk mendorong potensi yang ada di Sulbar.
“Jadi dasarnya itu kan saat ini satu dinas mengurusi yang hidup, satunya lagi tanaman, ini yang mau dipisahkan sehingga lebih fokus kedepan,” ungkapnya
Syahrir juga menambahkan, terkait tindaklanjut dari pembentukan dinas Peternakan, saat ini DPRD Sulbar mencoba melakukan pembicaraan bersama dinas terkait, termasuk Biro Hukum untuk bersama-sama melakukan konsultasi ke Kemendagri.
“Yang jelas DPRD Sulbar mendukung jika ini kemudian menjadi perda inisiatif DPRD Sulbar,” tutupnya
