Penyataan KPU dan Bawaslu di Hadapan Forkopimda atas Pernyataan Gubernur.

Mamuju, nuansa.info -Ketua Bawaslu Sulbar dan KPU Sulbar diminta klarifikasi ketidakhadiran Bawaslu Sulbar pada kegiatan launching tahapan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan oleh KPU Sulbar beberapa waktu lalu di ruangan rapat koordinasi dalam rangka konsolidasi dan pemantapan persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 di aula kantor DPRD Sulawesi Barat, yang dipimpin pimpinan Abdul Rahim Mamuju 11/6/2024.

Ada beberapa poin penting yang di sampaikan Abdul rahim pada kegiatan rapat koordinasi dalam rangka konsolidasi Pilkada serentak tahun 2024 yang di hadiri oleh beberapa anggota DPRD provinsi Sulawesi Barat, OPD Pemprov Sulbar, polri dan TNI.

Salah satunya meminta klarifikasi KPU dan Bawaslu Sulbar atas pernyataan gubernur beberapa waktu lalu atas ketidakhadiran Bawaslu Sulbar pada kegiatan launching tahapan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan KPU Sulbar.

Abdul rahim menjelaskan Saya melihat ini respon spontan PJ gubernur Sulawesi Barat yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang menangani terkait pelaksanaan pemilu sehingga tidak sempat melakukan klarifikasi ke Bawaslu Sulbar melalui stafnya.

“Mungkin PJ berpikiran KPU dan Bawaslu tidak baik-baik saja sehingga PJ gubernur Sulawesi Barat merasa kuatir jika dua lembaga ini tidak bisa bekerja sama menyukseskan Pilkada serentak, pasti pak PJ merasa gagal”.

Lanjut” Saya sangat yakin jika KPU dan Bawaslu tidak ada persoalan sama sekali, hal ini bisa dilihat apa yang disampaikan KPU dan Bawaslu Sulbar bahwa dirinya terus membangun komunikasi hingga saat ini”.

Sebelum Abdul rahim menyampaikan hal tersebut di atas, ketua KPU menyampaikan bahwa dirinya baik-baik saja dengan Bawaslu Sulawesi Barat, Soal pelaksanaan kegiatan KPU launching tahapan Pilgub itu hanya persoalan tehnis.

Ketua KPU Sulbar menyampaikan Terkait kisruh yang kita saksikan bersama-sama, lembaga KPU itu ada dua unsur yang pertama unsur komisioner 5 orang, jadi kebijakan yang dikeluarkan KPU itu berdasarkan pleno, secara teknis itu dilakukan oleh sekretariat, setelah kami putuskan di rapat pleno untuk peluncuran setelah kami tetapkan tanggalnya siapa-siapa yang dihadirkan teknik pelaksanaannya itu seperti apa, yang menindak lanjuti adalah unsur sekretariat, sekretariat lah yang bekerja sama dengan unsur-unsur lembaga yang lainnya mengantar undangan seperti putusan pleno yang kami lakukan.

“Nah, sebenarnya persoalan diskusi apa yang muncul di publik, lalu muncul dugaan kalau KPU dan Bawaslu tidak baik-baik saja kami sampaikan di forum ini tidak ada persoalan apapun yang terjadi di antara kami, kami dengan Bawaslu berkomunikasi dengan baik bekerjasama dengan baik hampir setiap saat di Saat kita memasuki sebuah tahapan sering membangun komunikasi, baik pemilu sampai hari ini tidak ada persoalan di internal kami baik di KPU maupun Bawaslu dan kita berharap semoga hubungan ini kedepannya terjalin dengan baik”

Ketua Bawaslu Sulbar Nasrul Muhayyang, menyampaikan tidak mengetahui sama sekali kegiatan KPU Sulbar yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, walaupun Bawaslu dan KPU Sulbar memiliki grub WhatsApp yang berjumlah kan 10 orang.

“Biasanya kalau ada surat dari KPU, KPU memasukkan ke grub WhatsApp komisioner KPU dan Bawaslu yang berjumlah kan 10 orang, jadi langsung kita tahu yang diundang Ketua atau anggota, kalau biasanya ya begitu, mungkin karena Pilkada jadi berubah, kalau pileg dan pilpres yaa begitu, mungkin mekanisme mengundangnya sudah berubah tidak apa-apalah, kita hargai itu” ucap ketua Bawaslu Sulbar.

Lanjut Nasrul “karena kami berlima komisioner tidak tau makanya saya tidak disposisi ke teman-teman karena bagaimana saya disposisi kalau saya tidak tau itu undangan, intinya tidak ada itu undangan di search di grub karena itu kebiasaan kita”

Nasrul juga menambahkan “Kadang juga kami mengundang KPU di acara besar seperti acara Apel Siaga Pengawasan di lapangan merdeka di bulan Desember yang dihadiri kurang lebih ribuan peserta dari Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten dan panwascam SE Sulawesi Barat beserta staf Sekertariat nya, tidak di hadiri KPU tapi tidak ada kehebohan dan kami maklum mungkin komisioner KPU Sulbar sibuk dan Alhamdulillah tidak ada juga kehebohan dari PJ gubernur Sulbar atau yang mewakili atas ketidakhadiran KPU Sulbar, dan kami maklum mi”

Ketua Bawaslu Sulbar juga tidak persoalan atas statement PJ gubernur Sulawesi Barat yang akan melaporkan Bawaslu Sulbar ke Bawaslu RI seperti yang di bahasakan pak Bahtiar Baharuddin pada kegiatan KPU Sulbar launching tahapan Pemilihan kepala daerah (Pilkada)

“Kami tidak persoalkan kalau PJ gubernur Sulawesi Barat melaporkan kami ke ketua Bawaslu RI, agar ada ruang kami untuk klarifikasi terkait ketidakhadiran kami dan kami sudah klarifikasi langsung ke Bawaslu RI kalau tidak ada undangan langsung seperti biasanya”

Rahim menyampaikan kalau persoalan persuratan kedepannya dikomunikasikan dengan Sekertariat KPU Sulbar dan Sekertariat Bawaslu dan memaksimal via WhatsApp, ucap wakil ketua DPRD provinsi Sulawesi Barat

By Adhie

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *