Mamuju, nuansa.info -Untuk memastikan anggaran penanganan stunting tepat sasaran, Pemprov Sulbar ajak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turun ke desa.
Hal itu disampaikan PJ Gubernur Sulbar, Akmal Malik saat melakukan audiensi dengan BPKP Sulawesi Barat di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa (24/1/2023)
Pada pertemuan itu, PJ Gubenur Sulbar memaparkan Data Desa Presisi di hadapan Kepala BPKP Sulbar, Harry Bowo, Ia memperlihatkan beberapa permasalahan di pedesaan. Utamanya persoalan pelayanan dasar.
“Seperti kebutuhan air minum, sanitasi dan lainnya. Ini pelayanan dasar, pertanyaannya apa yang dikerjakan para camat dan kepala desa,” tegas Akmal Malik.
Hal itu kata Akmal Malik, berkaitan dengan masih tingginya angka Stunting di Sulbar. Padahal kata Akmal Malik, terdapat alokasi anggaran penanganan stunting di setiap desa.
“Tolong audit penanganan stunting di desa, benar gak bantuan penanganan stunting itu tepat sasaran. Inilah saya minta diawasi juga. Teman teman auditorlah yang mengawasi itu,” ujar Akmal Malik. (rls)
Advetorial
