Pasangkayu, Nuansainfocom – Rapat dengar pendapat antara DPRD
Pasangkayu dan tim gugus covid-19 Pasangkayu, Sulawesi Barat kembali
dilakukan untuk kesekian kali, Selasa, 28 April 2020.
Saking sering RDP, hingga Andi Yusuf, salah satu anggota DPRD Pasangkayu
menyebut dirinya sudah bosan RDP dan mulai malas membahas. Pasalnya, kinerja tim gugus dinilai tidak efektif. Bahkan ia menuding, pelaksanaan di lapangan tidak sesuai petunjuk tekhnis seperti di daerah lain yang melakukan jemput paksa terhadap pasien yang tejangkit corona.
RDP ini berlangsung di gedung DPRD Pasangkayu. Sejumlah pertanyaan
disampaiakan para anggota DPRD seputar penanganan dan pencegahan virus corona yang kini menjadi kemelut hampir tiap daerah di Indonesia.
Setelah mendapat informasi, ketua DPRD Pasangkayu, Alwiaty menyayangkan PDP positif corona yang diduga dipulangkan dari RSUD Ako.
Berdasarkan juknis tim covid-19 pusat, lanjut Alwiaty, seharusnya PDP
yang dinyatakan positif hasil tes swab, itu semestinya dirawat di rumah sakit dan tidak diizinkan pulang. Karena isolasi mandiri di rumah, menurut Alwiaty, itu tidak menjamin PDP positif virus corona tidak menularkan ke orang lain di sekitar, Malah justru itu yang dikhawatirkan.
Penanganan corona, sebut Herman Yunus, merupakan murni karena
kemanusiaan yang harus dilakukan secara manusiawi, bukan dilakukan
karena tendensi politik. Anggota DPRD Pasangkayu itu melihat, penanganan kasus corona di daerah ini belum maksimal, sebab tidak memiliki skenario pelaksanaan. Hingga progres penangananpun, ia pertanyakan. Termasuk dampak sosial
yang terjadi di tengah masyarakat.
Ia mendesak pemda hadir dan tidak lepas tangan terhadap pasien yang
diisolasi. Justru, anggaran direalokasikan untuk membantu warga Agar penyebaran virus corona tidak terlalu luas..
lanjut Herman,dibutuhkan keseriusan agar bisa menghambat. Salah satunya, pemanfaatan ruang isolasi, bukan hanya menjadi pajangan.
Sedang Saifuddin Andi Baso mengatakan, penanganan PDP yang positif
corona yang diisolasi mandiri, itu menimbulkan efek sosial terhadap
keluarga. Karena, terkucilkan di tengah masyarakat.
Anggota DPRD Pasangkayu dari Golkar itu juga mengingatkan pemda dan
khususnya tim gugus, agar segera mengantisipasi lonjakan status PDP
dalam kurung waktu tak terlalu lama sudah terjadi lima kasus PDP
positif. Pasalnya, dikhawatirakn daerah ini akan menjadi zona merah.
Nasruddin, anggota DPRD Pasangkayu berharap tim gugus tidak saling
lempar kesalahan satu sama lain antar OPD, seperti yang terjadi sebelumnya.
Ia juga menyorot ketidakhadiran sejumlah OPD dan forkopimda yang
tergabung dalam tim ini sebagai satu kesatuan dalam penanganan kasus corona.
Dia mengiginkan, komunikasi terbangun dan koordinasi terpadu antar tim
gugus daerah hingga tingkat desa. Ini dimaksudkan untuk menghindari
dilema di masyarakat.
Sekretaris tim gugus, Firman menjelaskan bahwa pemda ataupun tim gugus sudah bekerja sesuai protap (prosedur dan ketetapan) tiap kasus. Karena, penanganan itu bersifat kasuistik.
“Pemda ataupun tim gugus cukup serius dalam penanganan. Kalau masih ada yang kurang, itu pasti. Karena tak mungkin dilakukan hingga grassroot
(akar rumput atau tingkat paling bawah),” jelas sekda Pasangkayu itu.
Bahkan, dia terkadang begadang hingga dini hari hanya untuk memantau
kerja-kerja tim melalui grup jaring sosial. Itu sebagai wujud keseriusan, bahkan saat ia masih menjabat ketua tim sebelum digantikan bupati.
Sesuai juknis sebelumnya, isolasi dilakukan di rumah sakit, jawab
Firman, tapi sekarang berubah dan bisa dilakukan di rumah.
Selain rumah sakit, tim gugus juga menyiapkan rumah bantuan nelayan sebagai ruang isolasi.
Diakui, masih ada pasien tidak koperatif dan sosialisasi juga masih kurang. Itu disebabkan tingkat pemahaman masyarakat beragam mengenai informasi corona.
Soal RDP sebelumnya, ia mengaku bukan tak bermanfaat melainkan banyak memberikan masukan kepada tim untuk meningkatkan kinerja.
Karena itu, tim gugus menginginkan RDP bisa berbagi informasi antara tim dan DPRD.
Tak tanggung, terkait refocusing anggaran, pemda menyiapkan puluhan
miliar untuk penanganan covid-19 di Pasangkayu saat laporan ke kemendagri dan kemenkeu belum lama ini.
Berikut rinciannya, Rp32 miliar untuk penaganan covid-19, dana perimbangan Rp63 miliar, dan bagi hasil provinsi sekira Rp7 milar dan
APBD berkurang Rp3 miliar. (Dir)
