Mamuju Nuansainfo.com – Dua tahun kepemimpinan paket ABM-Enny banyak pihak menilai tak berjalan maksimal, sebagaimana harapan rakyat, sehingga menuai komentar dari sejumlah kalangan Tak terkecuali dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar, sebagai mitra kerja dalam menjalankan roda pembangunan.
Abdul Rahim salah satunya, anggota DPRD Sulawesi Barat dari partai Nasdem itu menilai, selama ini tata kelolah pemerintah tidak benar-benar berjalan dengan baik “Tata kelolah pemerintahan ini penting. Harus benar-benar dirancan dengan baik, tentu saja penempatan pejabat itu harus berdasarkan kompetensi dan intergritas. Tentu yang memiliki kadar pemehaman terhadap tupoksi pada OPD,”kata Rahim di gedung DPRD Sulbar, Senin (13/5/2019) malam.
Menurut Rahim, hal tersebut harus menjadi perhatian utama Ali Baal, sebab kata dia, ketidak profesionalan pejabat akan berdampak langsung terhadap capaian-capaian pemerintah “Saya kira ini menjadi salah satu tantangan terbesar, memastikan kapasitas setip birokrasi yang ada,”ujarnya.
Alumni IAIN Ujung Pandang itu mengungkapkan, dua tahun terakhir ABM-Enny menjalankan roda pemerintahan, belum terlalu fleksibel dalam menentukan titik strategis dalam mengomandoi pemerintahan “Entah karena budaya kerja yang sepertinya saya melihat ada semangat yang makin hari makin surut. Dan ini juga menjadi tugas utama Sekda Provinsi yang masih tergolong baru untuk memberikan perhatian khusus untuk itu,”kata dia.
“Kita harus akui, kurang lebih dua tahun ini, terjadi pasang surut komunikasi yang kurang harmonis diantara keduanya, dan itu berefek secara psikologis terhadap mindset aparatur yang ada di bawahnya,”ungkapnya.
Rahim berharap, dengan rokomenasi yang dikeluarkan DPRD di dua tahun kepemimpinan ABM-Enny bena-benar dijalankan secara konsekuen dan konsisten, agar lubang-lubang kebobrokan yang ada bisa ditutupi satu per satu “Tentu ada sisa waktu satu tahun lebih, maksimal dua tahun untuk memperbaiki ini. Karena tentu tahun berikutnya sudah tahun politik,”tuturnya.
Salah satu langkah untuk memperbaiki hal itu, kata dia, ke depan penempatan pejabat tidak boleh lagi didasarkan pada dekat dan tidak dekat, tapi harus parameternya jelas “Harus terukur, punya dedikasi dan loyalitas dalam menjalankan visi pemerintahan, bukan loyalitas pada orang per orang, tapi loyal terhadap tugasnya sebagai abdi negara. Makanya analisis jabatan perlu lebih dipertajam, jangan hanya jadi proses seremonial yang akhirnya masuk dalam ruang kompromi, siapa yang dekat dan tidak dekat,” tegas Rahim.
Lanjut Rahim, harus ada evaluasi secara terus menerus. Yang lebih penting lagi, ujarnya, komunikasi dan koordinasi antara Gubernur dan Wakilnya menjadi hal yang sangat penting dalam menata pemerintahan (*/Par)
adventorial
