Mamuju. Nuansa.info – Abdilah Aktivis Sulawesi Barat mempertanyakan status penanganan Temuan pelanggaran Pilkada kabupaten Mamuju oleh Masyarakat, panwascam ataupun panwas desa hal ini di sampaikan di warkop brew Mamuju 26/10/2024.
Kasus Ramliati, ucap Abdillah, merupakan kasus yang sangat fatal jika tidak dilanjuti Sentra Gakkumdu sangat beresiko politisasi ASN dan PPPK terhadap demokrasi serta pelayanan publik.
“Jika Gakumdu tidak proses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamuju, Ramliati, yang diduga melakukan intervensi dalam proses pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tidak ada sangsi hukum berarti Gakumdu mengaminkan tidakan tersebut” ucap Abdillah
Lanjut “Dugaan Inikan muncul setelah beredar percakapan di grup WhatsApp Forum PJ Bebanga, yang kemudian tersebar luas di beberapa akun media sosial yang dilakukan Ramliati, diduga melakukan intervensi dalam proses pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)“.
Masih “Ketika ASN dan PPPK dipolitisasi, mereka bisa dijadikan mesin pemenangan oleh calon bupati, baik melalui penggerakan suara langsung maupun pemberian fasilitas administratif yang menguntungkan. Ini merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam demokrasi,” kata Abdillah.
Abdillah juga menambahkan semua pelanggaran yang di temukan panwas Desa, panwascam begitupun temuan masyarakat harus di proses dan di sampaikan hasilnya ke masyarakat
” Masa tidak ada temuannya Panwascam ataupun desa ke Bawaslu Mamuju tidak mungkinlah, pasti ada. Sering jaki ini ngopi dengan beberapa Panwascam ataupun desa dan cerita lepas soal pelanggaran pemilu yang di temukan di daerahnya masing-masing”
Lanjut” Yang menjadi Persoalan ini jika Sentra Gakkumdu tidak mau pusing Menangani pelanggaran Pilkada yang ada, sehingga semua Persoalan temuan pelanggaran pilkada jadi daftar saja, yang di Proses itu yang ada pelapor nya, kalau temuan ya simpang di bawah meja saja” ucap Abdillah Dengan Tawa
By Adhie
